Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap mendukung pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Hal tersebut dilaksanakan melalui berbagai pembangunan infrastruktur termasuk hunian vertikal dan rumah khusus untuk pemerintah provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah sehingga pemerintahan bisa segera berlangsung dengan baik.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan Kementerian PUPR siap melaksanakan pembangunan infastruktur Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus) ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan dan pembangunan Rusun ASN Pemprov Papua Tengah. Menurut Zainal, keputusan mendorong pembangunan infrastruktur dasar dan perumahan ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan strategis dan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan publik, otonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah papua.
“Bentuk komitmen mendorong pembangunan dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya empat DOB di Papua ini diputuskan untuk membentuk provinsi baru,” ujar Zainal, Senin (2/9/2024).
Ini di antaranya Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dan UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.
Berdasarkan data Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran kebutuhan DOB Papua sebesar Rp 5,91 triliun.
Rinciannya, bidang Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 580,83 miliar untuk peningkatan kapasitas intake pipa transmisi SPAM Regional, pembangunan air baku, serta pengendalian banjir dan pengaman Pantai.
Lalu, di bidang Jalan dan Jembatan Rp 621,77 miliar untuk membangun prasarana jaringan jalan.
Selanjutnya, bidang Cipta Karya Rp 4,25 triliun untuk pembangunan kantor Gubernur, DPRD, MRP, pembangunan TPST, Optimalisasi TPA, pembangunan drainase, dan SPAM Regional.
Sementara di bidang Perumahan Rp 454,47 miliar untuk pembangunan rusun dan sarana prasarana, utilitas umum (PSU) di Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya, serta pembangunan rusun di Papua Selatan.
“Pembangunan hunian ini secara tidak langsung mendukung majunya Papua, karena rusun dan rusun ini adalah bangunan gedung fungsi hunian yang nantinya akan dimanfaatkan oleh ASN yang bertugas di DOB Papua. Diharapkan, pembangunan hunian ini secara bertahap dapat selesai dan di operasikan pada bulan Juli 2025,” katanya.
Adapuun beberapa bentuk dukungan Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur perumahan di Papua Selatan yakni rusun ASN sebanyak dua tower setinggi tiga lantai dengan unit hunian total sebanyak 88 unit tipe 36 dan 50 unit rumah khusus tipe 70.
Sedangkan di Papua Tengah nantinya akan dibangun dua tower rusun setinggi tiga lantai dengan 88 unit hunian tipe 36.
Source Artikel: www.kompas.com/properti