Daerah Irigasi Rentang, Jabar(DOK KEMENTERIAN PUPR)
Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menciptakan Indonesia sebagai negara yang swasembada pangan.
Komitmen tersebut disampaikannya dalam pidato pertama usai Pengucapan Sumpah sebagai Presiden di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024).
“Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar,” tegas Prabowo dikutip dari laman Sekretariat Presiden.
Menurut dia, dalam situasi krisis global, negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestiknya. Untuk itu, Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri.
“Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya, saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” tukasnya.
Namun, salah satu tantangan Prabowo dalam mewujudkan swasembada pangan ialah persoalan jaringan irigasi yang mengalirkan air dari tampungan-tampungan air seperti bendungan, waduk, dan embung, ke areal persawahan rakyat.
Pasalnya, jaringan irigasi berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan air persawahan rakyat, terutama saat musim kemarau. Jika tidak ada jaringan irigasi, maka sawah rakyat hanya mengandalkan konsep ‘tadah hujan’ atau menampung air hujan.
Berdasarkan data Capaian Pembangunan Infrastruktur PUPR Tahun 2015-2024, total lahan lahan irigasi Indonesia saat ini sekitar 7,5 juta hektar dengan luas cakupan sawah yang air irigasinya berasal dari bendungan.
Dari jumlah 7,5 juta hektar itu, pada tahun 2024 baru 1,4 juta hektar atau 19 persen lahan irigasi. Sehingga, Indeks pertamanan tercatat baru 2,5 pada tahun 2024.
Hal senada juga pernah disampaikan Endra S. Atmawidjaja selaku Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR dalam webinar berjudul “Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur” disiarkan kanal Youtube FMB9ID_IKP pada Senin (2/9/2024).
Endra mengatakan, dalam 10 tahun terakhir, Pemerintah telah membangun 1,2 juta hektar jaringan irigasi baru, dan merehabilitasi 4,6 juta hektar jaringan irigasi eksisting.
Kendati begitu, ketersediaan jaringan irigasi di area-area persawahan masih perlu mendapat perhatian serius. Sebab, cakupan ketersediaan jaringan irigasi masih belum sebanding dengan luasan area persawahan di Indonesia yang bisa mendapat pasokan air dari bendungan.
“Ini kita juga harus mengetahui bahwa sawah-sawah kita yang jumlahnya sekitar 7,3 juta hektar (7,5 juta hektar) itu baru 10 persen (11 persen) yang memiliki irigasi (pada tahun 2014), artinya yang lainnya termasuk sawah tadah hujan,” ungkap Endra.
Meski puluhan bendungan baru telah dibangun pada era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), masih banyak pula jaringan irigasi yang perlu dibangun dari hulu menuju hilir bendungan agar areal persawahan terjamin pasokan airnya sepanjang tahun.
“Dengan tambahan 61 bendungan (baru dalam 10 terakhir) kita baru berhasil meningkatkan ke angka 19 persen, berarti 81 persen sawah kita itu masih sawah tadah hujan,” pungkasnya.
Source Artikel: www.kompas.com/properti