Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo usai meninjau Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat (22/11/2024).(Kompas.com/Muhdany Yusuf Laksono)
Nganjuk – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menepis anggapan tentang proyek infrastruktur dengan anggaran besar akan dihentikan pada tahun 2025.
Hal itu disampaikannya usai meninjau Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat (22/11/2024).
“Dihentikan sih enggak. Pembangunan infrastruktur itu kan salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi, enggak mungkin dihentikan. Karena setelah migas itu ya konstruksi,” jelas Dody.
Menurut dia, pada tahun depan Kementerian PU hanya akan lebih pilah-pilih dalam membangun infrastruktur karena alokasi anggaran yang terbatas.
“Cuma selektif, karena kan keterbatasan anggaran,” pungkasnya.
Sebelumnya, Dody pernah menanggapi terkait kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang akan menahan anggaran proyek infrastruktur tahun 2025 sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan tersebut diambil karena Prabowo fokus pada ketahanan pangan, energi, maupun air.
“Belum, tapi kan tadi saya sampaikan kan, semua menunggu arahan-arahan berikutnya dari Pak Presiden,” ungkap Dody usai bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Ketika ditanya soal refocussing (memfokuskan kembali) anggaran, ia menilai hal itu bisa saja terjadi.
“Jadi, sebenarnya kita 2025 hanya tinggal kerjanya saja kan, Tapi, karena arahan pekerjaan begitu, kemudian semua anggaran, utama yang terkait infrastruktur sementara dibintang dulu, kami mesti berdiskusi ulang dengan seluruh pemangku kepentingan,” tegas Dody.
Sehingga, program apapun yang dibebankan kepada Kementerian PU untuk dikerjakan tersebut memang sudah hasil diskusi matang dengan para lembaga terkait.
Sehingga, semua sudah sesuai dengan perencanaan jangka menengah, jangka panjang dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Source Artikel: www.kompas.com/properti