Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membidik pendanaan dari swasta melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur sebesar Rp 700 triliun.
Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Triono Junoasmono atau Yongki, angka tersebut ditargetkan tercapai selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama lima tahun ke depan.
“Jadi, sekarang untuk pembiayaan infrastruktur itu memang sedang kita genjot,” jelas Yongki saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilyahan (IPK), Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Pada periode sebelumnya, Pemerintah telah berhasil mengerek pendanaan dari swasta untuk membangun infrastruktur sebesar Rp 440 triliun.
Menurut Yongki, Pemerintah sudah mencamtukan daftar pekerjaan proyek infrastruktur mana saja yang akan dibiayai oleh swasta.
Yongki mengakui, investor dalam negeri masih menjadi mayoritas pendanaan proyek infrastruktur Pemerintah. Namun, tak sedikit juga investor asing yang berminat.
“Tapi, sudah meningkat pelan-pelan sedikit, sudah banyak yang masuk juga (investor asing),” ungkap Yongki.
Beberapa investor asing yang berminat adalah China, Hong Kong, serta Uni Emirat Arab (UEA).
Khusus UEA, saat ini masih mengkaji soal investasinya terhadap proyek infrastruktur di Indonesia. Tetapi, bukan proyek jalan tol
“Mengkaji untuk investornya dia bekerja sama dengan pihak lokal. Ada juga,” tandas Yongki.
Source Artikel: www.kompas.com/properti